Nurani Rakyat Bicara Apa Adanya
Related Articles
NURANI RAKYAT. LOMBOK TIMUR – Komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas ditegaskan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur.
Hal itu ditunjukkan dengan keikutsertaan Pemda Lotim dalam rapat koordinasi virtual perbaikan tata kelola pemerintahan daerah se-Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (14/9).
Dalam rakor tersebut, Pemda Lombok Timur diwakili langsung oleh Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik bersama sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dari unsur legislatif, hadir Ketua DPRD beserta para Ketua Fraksi dan Ketua Komisi, sebagai bentuk sinergi eksekutif dan legislatif.
Rakor ini merupakan tindak lanjut dari kolaborasi antara KPK, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Pemerintah Provinsi NTB yang sebelumnya digelar di Mataram. Tujuannya, memastikan komitmen perbaikan tata kelola tidak berhenti pada penandatanganan seremonial, tetapi diwujudkan dalam langkah konkret pencegahan penyimpangan.
Perwakilan BPKP Provinsi NTB, Rubiyanto Pratomo Aji, dalam paparannya menekankan penguatan pengawasan internal sebagai kunci utama.
Menurutnya, fungsi pengawasan harus menjadi instrumen pencegahan dan deteksi dini terhadap potensi penyimpangan, inefisiensi, hingga kegagalan pencapaian tujuan program.
“Penguatan harus dilakukan melalui peningkatan kualitas sistem pengendalian, evaluasi, reviu, serta pengawasan di seluruh siklus penyelenggaraan pemerintahan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, ruang lingkup pengawasan tersebut meliputi program-program prioritas daerah, penyaluran bantuan sosial, pengelolaan anggaran, hingga pengadaan barang dan jasa.
Lebih lanjut, BPKP mendorong agar tindak lanjut hasil koordinasi dilakukan secara terukur dan berkala. Sehingga, pengawasan tidak hanya menghasilkan temuan, tetapi benar-benar mendorong perbaikan tata kelola yang berkelanjutan.
“Efektivitas pengawasan tidak hanya diukur dari banyaknya temuan, melainkan dari keberhasilan pemerintah daerah dalam menyelesaikan rekomendasi dan memperbaiki sistem secara menyeluruh,” tegasnya.(*/Nr-Lotim)
