Nurani Rakyat Bicara Apa Adanya
Related Articles
NURANI RAKYAT. LOMBOK TENGAH Status eliminasi yang disandang selama 12 tahun tidak membuat Lombok Tengah berpuas diri. Justru di atas capaian itulah, kewaspadaan diuji.
Komitmen itu diterjemahkan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah melalui Bidang Sumber Daya Kesehatan (SDK) dengan menggelar Pelatihan Tata Laksana Malaria bagi Tenaga Medis di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
Sebanyak 29 dokter dari seluruh Puskesmas se-Lombok Tengah, ditambah satu dokter dari RS Yatofa, mengikuti pelatihan intensif selama tujuh hari, 25 Oktober hingga 1 November 2026, yang dipusatkan di Lombok Raya Hotel, Mataram.
Pelatihan dibuka resmi oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Lombok Tengah, Hafsah Widiyanti, S.KM.,M.Kes. Laporan penyelenggaraan disampaikan langsung Kepala Bidang SDK, dr. Hj. Heny Mardiana,M.M.Kes.
Dalam laporannya, dr. Heny menegaskan satu prinsip yang menjadi ruh kegiatan ini eliminasi adalah awal, bukan akhir.
“Lombok Tengah sudah eliminasi sejak 2014 dan sudah mengantongi sertifikat. Tapi justru itu, pelatihan ini kita gelar agar tidak muncul kasus baru. Jangan sampai lengah dan malaria kembali,” tegasnya di hadapan peserta, Selasa (27/10).
Pesan tersebut, menurutnya, sangat relevan dengan peta malaria nasional. Sejak World Health Assembly (WHA) ke-60 pada 18 Mei 2007 mendeklarasikan Global Malaria Programme WHO, Indonesia masih menghadapi pekerjaan besar. Sekitar 70 persen penduduk masih berada di wilayah berisiko. Malaria tetap menjadi ancaman serius bagi bayi, balita, ibu hamil, serta produktivitas kerja.
Secara nasional tren memang menurun. Annual Parasite Incidence (API) di Jawa-Bali turun dari 0,95 per mil pada 2005 menjadi 0,16 per mil pada 2009, angka kematian dari 0,92 per mil menjadi 0,2 persen. Namun konsentrasi kasus klinis masih tinggi di kawasan timur — Papua, NTB, NTT, Sulawesi, Kalimantan Barat, hingga sebagian Sumatera — dan stagnasi di beberapa wilayah Jawa menjadi alarm bahwa rantai penularan belum sepenuhnya putus.
Tantangan lain adalah resistensi obat. Sejak temuan pertama resistensi Plasmodium falciparum terhadap klorokuin di Kalimantan Timur pada 1973 yang kemudian meluas ke seluruh provinsi pada 1990, Indonesia menghentikan penggunaan klorokuin dan beralih ke Artemisinin Combination Therapy (ACT) pada 2002. Standar terkini adalah Dihidroartemisinin-Piperakuin (DHP) selama tiga hari ditambah Primaquin.”Panduan ini terus berevolusi sejak 1970 mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan. Faktanya, belum semua dokter patuh dan paham betul penggunaan DHP. Karena itu kurikulum ini kami susun sebagai acuan baku,” jelas dr. Heny yang juga Owner Klinik Winerka tersebut.
Berbeda dari pelatihan normatif, pelatihan kali ini dirancang sangat aplikatif. Peserta tidak hanya dibekali teori di kelas, tetapi akan diterjunkan langsung untuk praktik lapangan di tiga lokus: Puskesmas Bagu, Pringgarata, dan Sengkol.
Mereka akan dilatih utuh, mulai dari menemukan kasus, menegakkan diagnosis, menentukan tata laksana dan terapi, hingga tindak lanjut dan pelaporan.
Delapan kompetensi inti menjadi sasaran. Mulai dari analisis tes diagnostik malaria, penatalaksanaan malaria tanpa komplikasi, malaria berat, malaria pada anak dan kehamilan, penatalaksanaan demam dengan pendekatan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS), upaya pencegahan, hingga perencanaan logistik malaria.
Struktur kurikulumnya pun disusun berimbang. Mata Pelatihan Dasar mengulas kebijakan eliminasi dan konsep dasar malaria. Sementara Mata Pelatihan Inti mengupas tuntas diagnosis laboratorium, tata laksana klinis, hingga manajemen logistik.
“Harapan kami sederhana, para tenaga medis ini benar-benar memanfaatkan pelatihan ini dengan maksimal, agar Lombok Tengah tetap bertahan sebagai daerah eliminasi,” pungkas dr. Heny.(*/red)
