Nurani Rakyat Bicara Apa Adanya
Related Articles
NURANI RAKYAT. LOMBOK TENGAH – Tidak seperti kecamatan lain yang menggelar deklarasi damai secara formalistik, Kecamatan Pringgarata memilih jalan kebudayaan. Dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kabupaten Lombok Tengah, Festival Budaya sengaja dikawinkan dengan Deklarasi Damai Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026.
Hasilnya, Lapangan Kecamatan Pringgarata, Sabtu (17/10/2026), tidak hanya menjadi panggung seremoni, tetapi menjelma menjadi ruang perjumpaan tiga kekuatan desa: pelestarian tradisi, pendewasaan demokrasi, dan penggerak ekonomi rakyat.
Momentum ini dihadiri Wakil Bupati Lombok Tengah, Dr. H. M. Nursiah,S.Sos.,M.Si., Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Baiq Murniati,S.Sos., AP., mantan Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Wiratmaja, Ketua KPU Lombok Tengah, Hendri Harliawan,S.Pd.,M.Si., jajaran Forkopimda, Forkopimcam, para kepala desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta 32 calon kepala desa dari 9 desa yang akan berlaga di Pilkades serentak.
Laporan Camat Pringgarata, Lalu Winata Kusuma, S.T., menjadi pembuka yang berkesan. Ia menyebut, dari 9 desa di Pringgarata, tercatat 32 putra terbaik yang siap berkompetisi.
Yang menarik, para calon tidak hanya hadir sebagai peserta deklarasi, tetapi tampil dalam balutan busana adat dan diarak bersama perwakilan keluarga masing-masing desa dalam pembukaan festival. Sebuah simbol yang kuat tentang kesiapan, kehormatan, dan kedewasaan.
“Ini bukan sekadar penampilan. Ini adalah pesan moral. Bahwa kami di Pringgarata siap bersaing secara ksatria, melangkah dengan pasti, namun tetap dalam satu ikatan kekeluargaan. Penuh keagungan,” ungkap Lalu Winata.
Apresiasi tinggi disampaikan Wakil Bupati, Dr. H. M. Nursiah. Menurutnya, apa yang dilakukan Pringgarata adalah sebuah inovasi demokrasi yang beradab dan berakar.
Ia menegaskan, memisahkan budaya dari politik adalah kekeliruan. Budaya bukan sekadar identitas dan tontonan, melainkan tuntunan hidup. Budaya mengajarkan etika, tata krama, dan cara menghormati perbedaan — nilai yang justru sangat dibutuhkan dalam Pilkades.
“Jangan jadikan budaya hanya sebagai hiasan. Budaya itu adalah etika. Ketika budaya kita jaga, maka demokrasi kita akan terawat. Festival budaya dan Pilkades ini adalah dua sisi mata uang yang sama, untuk melahirkan pemimpin desa yang tidak hanya berkualitas secara manajerial, tapi juga berbudaya,” tegas Wabup Nursiah dengan nada intelektual.
Ia mengingatkan keras, seluruh tahapan Pilkades — dari deklarasi damai, kampanye, hingga pencoblosan — harus berlandaskan prinsip kejujuran, keadilan, keterbukaan, dan penghormatan mutlak terhadap suara rakyat. Persaudaraan harus ditempatkan di atas kepentingan politik sesaat.
“Siapa pun yang terpilih nanti, haruslah representasi murni dari suara terbanyak masyarakat. Tanpa intimidasi, tanpa konflik, tanpa perpecahan,” pesannya.
Yang membuat festival ini semakin lengkap adalah denyut ekonominya. Di sekeliling lapangan, puluhan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal menggelar lapak, menjajakan kuliner tradisional, tenun, dan berbagai produk kreatif desa.
Ribuan warga yang tumpah ruah menyaksikan festival pun menjadi berkah ekonomi. Perputaran uang terjadi, produk lokal terpromosi, dan semangat gotong royong ekonomi rakyat kembali hidup.(*/Galih)
