NURANI RAKYAT. JAKARTA – Komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam membangun kemandirian ekonomi rakyat kembali ditegaskan di panggung nasional. Wakil Bupati Lombok Tengah, Dr. H. M. Nursiah,S.Sos., M.Si., menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) Tahun 2026 yang digelar megah di Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Rakornas bergengsi yang mengusung tema besar “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia” ini dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dan menjadi forum koordinasi strategis tertinggi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan sektor keuangan.
Kehadiran orang nomor dua di Lombok Tengah ini bukan sekadar kehadiran seremonial. Ia adalah representasi dari keseriusan Lombok Tengah untuk memastikan bahwa akses keuangan yang inklusif, mudah, aman, dan terjangkau benar-benar dirasakan hingga ke pelosok desa.
Bagi Lombok Tengah, makna percepatan akses keuangan jauh melampaui sekadar angka-angka statistik. Ini adalah tentang membuka pintu harapan bagi ribuan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), petani, nelayan, hingga pelaku ekonomi kreatif di sektor pariwisata yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian daerah.
“Literasi dan inklusi keuangan adalah kunci kemandirian. Ketika masyarakat kita melek keuangan dan memiliki akses permodalan yang mudah, maka produktivitas akan meningkat, usaha akan tumbuh, dan kesejahteraan akan merata. Itulah esensi pembangunan yang berkeadilan yang kami perjuangkan di Lombok Tengah,” ujar Dr. HM Nursiah dengan penuh keyakinan usai mengikuti Rakornas.
Melalui forum nasional ini, TPAKD Lombok Tengah diharapkan mampu mengoptimalkan tiga peran strategisnya, pertama, memperluas akses pembiayaan produktif bagi UMKM; kedua, meningkatkan pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan yang aman dan legal; dan ketiga, mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat secara merata dan berkelanjutan.
Bagi Kabupaten Lombok Tengah yang kaya akan potensi pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif, penguatan TPAKD adalah sebuah keniscayaan. Akses keuangan yang berkelanjutan akan menjadi motor penggerak yang mampu mengubah potensi lokal menjadi kekuatan ekonomi yang berdaya saing.
Rakornas TPAKD 2026 ini diharapkan tidak berhenti sebagai forum diskusi, melainkan melahirkan langkah-langkah strategis dan aksi nyata yang dapat diimplementasikan di daerah sesuai dengan kearifan lokal dan potensi masing-masing wilayah.
Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga jasa keuangan, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah di bawah kepemimpinan yang visioner berkomitmen penuh untuk menjadikan inklusi keuangan sebagai salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan mewujudkan masyarakat Lombok Tengah yang sejahtera, mandiri, dan bermartabat.(*/Galih)
Nurani Rakyat Bicara Apa Adanya