Nurani Rakyat Bicara Apa Adanya
Related Articles
NURANI RAKYAT, LOMBOK TENGAH – Uang BOSP bukan buat coba-coba. Itu hak anak sekolah. Dan Kejaksaan Negeri Lombok Tengah tidak akan tinggal diam kalau ada yang berani main mata.
Pesan keras itu ditembakkan langsung di Aula SMAN 1 Praya, Kamis (27/8/2026), saat Kejari Loteng menggelar Penerangan Hukum untuk para Kepala Sekolah, operator, dan bendahara SMAN serta SMKN se-Lombok Tengah.
Plt. Kasi Intelijen Kejari Loteng, R. Iman Pribadi, S.H., M.H., tidak pakai basa-basi.
“Setiap rupiah itu ada catatannya. Jangan ada uang sekolah nyasar ke rekening pribadi. Jangan ada pengadaan fiktif. Jangan ada kegiatan siluman. Semua harus jelas dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegas Iman di depan peserta.
Kasubsi II Intelijen, I Putu Gede Surya Trisnawan, S.H., membongkar modus yang paling sering muncul seperti, SPJ Fiktif kegiatan tidak ada tapi laporan ada. Mark-up harga, barang 100 ribu ditulis 300 ribu. Kickback lewat SIPLah, main mata dengan vendor. Duplikasi anggaran, satu kegiatan dibayar dua kali. Pungutan liar, narik ke siswa di luar aturan. “Kami hafal polanya. Jangan coba-coba,” ujar Surya.
Meski nadanya tegas, Kejari menekankan mereka datang bukan untuk menakut-nakuti.
“Kami lebih pilih mencegah daripada memproses. Kalau salah karena tidak paham administrasi dan tidak ada niat korupsi, kami bina. Kami perbaiki,” jelas Surya.
“Bahkan lebih bagus lagi kalau dari awal perencanaan sudah konsultasi ke kami. Pintu Kejari terbuka. Jangan tunggu jadi perkara baru datang.”
Adapun Pesan dari Kejari Loteng, Kelola dengan benar, catat dengan lengkap, jangan takut bertanya.
” Intinya satu dana pendidikan itu untuk siswa, untuk buku, untuk lab, untuk masa depan. Bukan untuk bancakan.
Lebih jauh Kejari Loteng berharap, dengan peringatan ini, pengelolaan BOSP di Lombok Tengah makin bersih. Karena mencegah masalah jauh lebih murah daripada berurusan dengan hukum.(*/Galih)
